Peran Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif

Fenomena perceraian di Indonesia terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap hak asuh anak (hadhanah). Dalam konteks ini, hakim memiliki peran sentral dalam menetapkan hak asuh dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak asuh anak di bawah usia mumayyiz diberikan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI, sementara dalam hukum positif Indonesia, hakim menafsirkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan sosial anak. Kesimpulannya, hakim berperan tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan substantif dengan menafsirkan hukum secara progresif sesuai prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan kesejahteraan anak.