Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/Pa.Skh)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah kandung pada Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh. Fokus utama kajian adalah untuk mengevaluasi konsistensi putusan tersebut dengan prinsip the best interest of the child serta mengkaji sejauh mana argumentasi hakim mampu mengesampingkan preferensi maternal yang secara normatif diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Analisis dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi anak dalam konteks perceraian.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data utama berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengurai fakta persidangan dan konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis hakim secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak asuh kepada ayah didasarkan pada pembuktian fakta mengenai kelalaian ibu dalam pengasuhan serta ketidakhadiran ibu dalam persidangan (verstek) yang memperkuat dalil pemohon mengenai ketidakcakapan moral dan psikologis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) merupakan instrumen hukum yang mampu mengesampingkan preferensi maternal dalam Pasal 105 KHI jika terbukti adanya ancaman terhadap stabilitas tumbuh kembang anak. Saran yang diajukan mencakup urgensi standarisasi parameter kelayakan pengasuhan dalam regulasi Mahkamah Agung serta optimalisasi pelibatan tenaga ahli psikologi guna menjamin kesejahteraan psikososial anak secara berkelanjutan.