Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasar Pasal 5 Huruf B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Memutus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh.)

Salah satu faktor terbesar yang merusak keharmonisan rumah tangga adalah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau disebut juga socio-legal research. Pengumpulan data di lakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan (library research). Anlisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Untuk menguji kebsahan data di lakukan
melalui cross checking, member check, verifikasi silang dan triangulasi metode.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik di Pengadilan Agama, Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dijadikan sebagai alasan utama dalam gugatan perceraian karena tidak disebutkan secara langsung dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Saran peneliti yaitu perlu pembaruan aturan hukum agar kasus ini diakui tegas sebagai alasan perceraian, peningkatan kepekaan hakim dalam menggali unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penguatan alat bukti oleh korban, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Pengadilan Agama juga diharapkan lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif bagi korban.